Dalam rangka memperingati Hari Hak untuk Tahu 2016 (
Right to Know Day)
tiap 28 September, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)
dan Universitas Indonesia menyelenggarakan seminar bertema “Keterbukaan
Informasi Publik Menjamin Kualitas Hidup yang Lebih Baik” di Auditorium
Djokosoetono Fakultas Hukum UI (FH UI) pada Rabu (28/9/2016).
Perayaan Hari Hak untuk Tahu digagas untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat bahwa mereka berhak dan bebas dalam mengakses informasi
publik. Sejalan dengan asas demokrasi di Indonesia, pemerintah pun
berupaya menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik.
Melalui seminar tersebut, pemerintah menunjukkan komitmen untuk
menjamin keterbukaan dan kemudahan akses masyarakat dalam bertanya dan
mendapatkan informasi. Turut hadir sebagai pembicara seminar Ahli Dirjen
IKP Kemenkominfo, Dr. Drs. Ismail Cawidu, M.Si, dosen FH UI dan
peneliti Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M.,dan Komisioner Komisi
Informasi Pusat Dra. Henny Supriyati Widyaningsih, M.Si.
Akses masyarakat untuk mengetahui informasi seluas-luasnya, termasuk
kinerja pemerintah, sebenarnya telah diatur dan dilindungi UUD 1945
pasal 28F. Semua lembaga yang beroperasi dengan anggaran pemerintah
wajib membuka informasinya ke publik.
Hal itu penting bagi siapapun untuk memiliki pemahaman yang
menyeluruh terhadap hak atas informasi publik demi meminimalisasi
pemanfaatan terbukanya informasi untuk kepentingan yang tidak sesuai
dengan semangat keterbukaan informasi, terutama di tengah makin
beragamnya saluran komunikasi dan teknologi.
Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo menekankan peserta
akan pentingnya memilih informasi yang diterima, khususnya informasi
yang disebarkan dengan cepat melalui media sosial.
UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
dilahirkan dari tuntutan mahasiswa akan keterbukaan dalam pengelolaan
negara ketika reformasi. Mahasiswa dapat menjadi agen aktif dalam
implementasi undang-undang tersebut dengan mengawal penggodokan
undang-undang atau pemakaian anggaran pemerintah.
Menurut Edmon Makarim, hak atas keterbukaan informasi akan menjamin
pelaksanaan hak-hak lainnya, seperti hak atas pendidikan, hak untuk
hidup aman, sejahtera, dan lainnya yang berarti meningkatkan kualitas
hidup warga negara.
Ismail Cawidu menambahkan sembilan nilai dari Hari Hak untuk Tahu,
meliputi akses informasi sebagai hak setiap orang, informasi yang
dirahasiakan adalah pengecualian, hak untuk tahu diaplikasikan di semua
lembaga publik, permohonan informasi dibuat sederhana, cepat, dan
gratis, pejabat pemerintah membantu pemohon informasi, dan penolakan
atas permohonan informasi yang harus berdasarkan alasan yang tepat.
Keterbukaan informasi dalam tiap aspek penyelenggaraan negara dapat
mendorong partisipasi rakyat dalam pembangunan dan agenda pemerintah
yang berujung pada dipupuknya kepercayaan publik.
Dalam upaya pemenuhan hak untuk tahu di Indonesia, Kemenkominfo salah
satunya bekerja sama dengan instansi pemerintah memperkuat pemahaman
pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) tentang Permenkominfo
No. 14 tahun 2015 dan menjadikan portal PPID sebagai portal informasi
yang dikelola.
Kemudian, monitoring dan evaluasi juga dilakukan terhadap satuan
kerja di instansi pemerintah terkait kelengkapan paket informasi. Edmon
Makarim mengatakan, di samping akses untuk mendapatkan informasi publik,
perlu diwaspadai pula ancaman tercorengnya hak asasi dan reputasi orang
lain.
Ditjen Kemkominfo menjelaskan bahwa Kemkominfo saat ini sedang
mempersiapkan UU Perlindungan Data Pribadi untuk melengkapi UU
Keterbukaan Informasi Publik.
