UI PEDULI DENGAN PEMERINTAH YANG BAIK

UI PEDULI DENGAN PEMERINTAH YANG BAIK

Universitas Indonesia bekerja sama dengan Lembaga kemitraan (Partnership for Good Governance) mengadakan lokakarya “20 Usulan Program Percepatan Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang baik Bagi Calon Presiden RI 2004 – 2009 di Ruang Senat Gedung Pusat Administrasi Universitas Kampus Depok, Kamis (16/09).

Acara dibuka oleh Rektor UI Usman Chatib Warsa didampingi H.S. Dillon, Direktur Eksekutif Lembaga Kemitraan. Pemilu 2004 telah beralngsung yang merupakan keinginan rakyat akan adanya perubahan. Perubahan bukan hanya dalam peningkatan kesejahteraan dan distribusi hasil pembangunan tetapi juga tentang bagaiamana proses pemerintahan dijalankan. Dalam konteks ini penerapan tata pemerintahan yang baik justru menjadi landasan bagi keberhasilan program peningkatan kesejahteraan dan distribusi hasil pembangunan. UI sebagai lembaga pendidikan tinggi mempunyai komitmen dan kepedulian yang kuat untuk selalu memberikan “moral force” ke berbagai pihak, dalam hal ini kepada calon presiden terpilih periode 2004 – 2005.

Dalam Lokakarya ini membahas 20 usulan Program Percepatan tentang Tata pemerintahan yang baik, terbagi dalam dua kategori (1) Pelayanan Terpadu, mencakup memberantas korupsi, membangun aparat yang bersih, mendukung dunia usaha yang akuntabel dan menciptakan otonomi daerah menuju otonomi rakyat.; (2) Keadilan Terpadu, yaitu menegakkan hokum unutk menjamin keadilan bagi rakyat serta memantapkan sektor keamanan dan pertahanan.

Para pembahas dari UI yaitu Dr. Satya Arinanto SH., MH., Dr. Safri Nugraha, SH., Prof. Mardjono Reksodiputro, SH, MA., Prof.Dr. Sarlito Wirawan Sarwono dan Dr. Rhenald Kasali.

Usai Lokakarya, H.S. Dillon memberikan pernyataan kepada pers, tujuan dari kegiatan lokakarya ini adalah sebagai wujud rasa kepedulian bagi keberhasilan pemerintahan berikutnya. Seratus hari pemerintahan adalah masa bulan madu ketika rakyat memberikan kesempatan penuh kepada pemerintahan baru untuk menyusun kebijakan baru serta program kerja untuk menjalankan kebijakan tersebut. Jika Kebijakan dan program kerja seratus hari pertama dinilai oleh rakyat sebagai kebijakan yang memberi harapan akan masa depan yang lebih baik maka, dukungan rakyat terhadap pemerintahan baru itu akan semakin kuat.